Komunitas Penulis Buku Hukum Indonesia

Menulis Buku : Melawan Lupa…!

Posted by admin On June - 25 - 2011 0 Comment

“PERBANDINGAN HUKUM KONSTITUSI”

Oleh : Warastra Karebet

Resensi Buku

Judul : Hukum Perbandingan  Konstitusi

Penulis : Dr. Jazim Hamidi, SH., M.H. & Malik,S.H., M.H.

Penerbit : Prestasi Pustaka Publisher Jakarta

Halaman : v + 176 hlm

Cetakan : Cetakan Pertama, Januari 2009

Penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) nampaknya hampir sama tuanya dengan dengan riwayat berdirinya sebuah negara itu sendiri, oleh karena itu usaha untuk mengeliminir atau mengatasi penyimpangan kekuasaan itu sejak jaman pra yunani kuno sudah diupayakan seperti yang dikemukakan Ellydar Chaidir (2007: 3), upaya tersebut tentu saja dalam rangka membatasi kesewenang-wenangan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Catatan historis sudah membuktikan bahwasanya beberapa abad lalu, dimana raja-raja kuno berkuasa, titah raja adalah hukum bagi yang wajib dipatuhi bagi rakyatnya, atau yang selama ini kita kenal dengan istilah Sabdha Pandhita Ratu

Pada masa dimana masyarakat hidup tanpa norma-norma yang mengikat, naluri masing-masing anggotanya untuk berkuasa sangatlah besar, hingga timbul persaingan didalamnya. Setiap manusia dalam hidupnya selalu timbul persaingan, dan hal itulah yang menciptakan konflik di dalamnya. Thomas Hobbes didalam bukunya yang terkenal leviathan telah menggunakan istilah Homo Homini Lupus sebagai gambaran untuk melukiskan  bahwa yang lemah selalu ditindas oleh yang lebih kuat. Hasrat ingin berkuasa yang sangat besar telah mendorong manusia pada saat itu untuk menunjukan eksistensi bahwa dirinyalah yang paling layak untuk memimpin.

Ketika muncul satu golongan yang paling kuat tentu dia akan muncul sebagai pemimpin bagi golongan lainnya, namun itu bukan berarti tanpa menimbulkan masalah, sebab golongan yang lain tentu akan berusaha untuk merebut  kekuasaan, terjadilah hal tersebut dalam jangka waktu yang berulang-ulang, sehingga perseteruan antar golongan tak pelak dihindarkan. Semakin lama masyarakatpun juga sadar bahwa perseteruan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja hingga menciptakan sebuah kehancuran total, maka muncullah kesepakatan antar anggota masyarakat saat itu atau yang sering disebut kontrak sosial (Social Contract). (Ibid: 6)

Kontrak sosial telah memunculkan pemahaman bahwa perlu ada penyerahan kekuasaan di tangan satu orang sehingga melahirkan konsep aristokrasi dimana raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun pada perjalanannya seringkali raja berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya yang menimbulkan kesengsaraan. Sehingga bertitik tolak terhadap hal tersebut, usaha untuk membatasi kekuasaan terus menerus diupayakan, para sarjana saat itupun seperti Montesqieu telah merumuskan pembagian kekuasan dengan istilah Trias Politika sebagai upaya membatasi kekuasaan yang tak terbatas.

Pembagian kekuasan tersebut yang pada kemudiannya dituangkan dalam sebuah aturan tertulis yang disebut dengan konstitusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Mukhtie  Fajar (2006: 6), dinyatakan bahwa kostitusi yang kokoh yang mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan hanyalah konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (checks and balances), serta memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia, selain itu konstitusi yang kokoh bagi sebuah constitutional state yang mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan juga harus merupakan konstitusi yang legitimate, dalam arti proses pembuatannya harus secara demokratis, diterima dan didukung sepenuhnya oleh komponen masyarakat dari berbagai aliran, faham, aspirasi dan kepentingan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa fondasi yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah demokrasi yang berkelanjutan adalah sebuah negara yang konstitusional yang dapat melindungi diri dari dalam maupun dari luar pemerintahan (Ibid).

Konstitusi sendiri berasal dari bahasa perancis (Constituer) yang berarti membentuk, dapat diartikan konstitusi menyatakan bentuk dan susunan suatu negara, itulah mengapa dalam setiap pembentukan negara selalu dilekatkan dengan pembentukan konstitusi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi bila ada sebuah negara yang mempunyai konstitusi namun tidak menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya berupa pembagian kekuasaan dan pengakuan akan Hak Asasi Manusia maka negara tersebut tersebut tidak bisa dikatakan sebagi negara yang konstitusional seperti yang ditulis Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda (2006: 2).

Perdebatan wacana konstitusi yang semakin semarak sesungguhnya dipengaruhi pula oleh sejumlah konteks sosial politik di Indonesia pasca Soeharto. Konteks sosial politik sebagai pemantik perdebatan-perdebatan itu adalah proses pergeseran kekuasaan dan ketatanegaraan, perubahan undang-undang dasar, serta desakan publik yang begitu kuat di tengah eforia reformasi, perdebatan-perdebatan tersebut menggiring pada disain-disain paradigmatik yang sangat besar mempengaruhi politik hukum perubahan konstitusi. Kini situasi berubah, seiring dengan perubahan tersebut telah banyak melahirkan sejumlah pemikiran-pemikiran baru maupun alternatif terhadap objek studi ketatanegaraan. Buku yang ditulis oleh Dr. Jazim Hamidi, SH., M.H. dan Malik,S.H., M.H.melengkapi kegairahan menulis dalam konteks tersebut

Pada bagian awal buku tersebut memberikan gambaran awal sebelum menelusuri lebih dalam bagaimana sebenarnya konstitusi bekerja di lapangan. Penulis menceritakan bahwa sampai sejauh ini tidak ditemukan jejak sejarah yang menunjukkan siapa yang sebenarnya pertama kali mengemukakan istilah konstitusionalisme, berbeda dengan istilah konstitusi dimana penulis berpendapat bahwa aristoteles dapat ditunjuk sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah tersebut. Selain itu juga ditulis dalam bagian ini mengenai perbedaan antara Perancis dan Amerika yang menenpatkan pengadilan sebagai lembaga penginterpretasi konstitusi. Dalam konteks buku tersebut, tinjauan umum sesungguhnya memberikan suatu kerangka teoritik bagi tulisan di bab-bab berikutnya.

Bab kedua, penulis membahas secara khusus tentang Konstitusionalisme. Secara substantif, buku ini mencoba menguraikan pengertian, sejarah, Konstitusionalisme serta kaitannya dengan Piagam Madinah, sifat dan karakter konstitusionalisme di negara liberal, komunis, dan socio religius. (hlm. 11-85). Kerangka teoritik yang dipergunakan dalam menganalisis konstitusionalisme menggunakan pemikiran William G. Andrews (1968: hlm 12-13), yang menyatakan untuk menjamin tegaknya konstitusionalisme pada umumnya bersandar pada tiga unsur kesepakatan, yaitu: (i) the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government (kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama tentang pemerintahan); (ii) the rule of law or the basis of government (kesepakatan tentang negara hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggara negara); (iii) the form of institutions and procedures (kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan).

Dalam buku Jimly Asshiddiqie (2006: 25-30) yang mengutip hal yang sama, disebutkan bahwa kontekstualisasi pemikiran Andrews menyangkut tujuan atau cita-cita bersama merupakan falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag atau common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Dasar filsosofis di Indonesia adalah Pancasila serta perwujudan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara yang disebutkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Ketiga kesepakatan tersebut melengkapi inti yang menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan (2006: 28).

Konstitusionalisme, sebagai paham dan semangat (spirit) sebenarnya menegaskan pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi, yang tidak bisa dicukupkan dari akomodasi tekstual. Artinya, memperbincangkan problematika ketatanegaraan tidaklah sekadar berhenti pada proporsi tekstualitas semata, melainkan pula melakukan lompatan lebih jauh membangkitkan semangat untuk terus menerus mendorong perubahan yang berkeadilan dengan sandaran akar konstitusionalisme. Di sinilah tantangan para teoritisi konstitusi untuk secara terus menerus mengoreksi dan menggali akar-akar konstitusi dengan mentransmisikannya dalam merespon situasi-situasi kekinian. Konstitusionalisme bukanlah sekadar urusan bongkar pasang teks berikut institusinya melalui konstitusi, melainkan sebagai lompatan pemikiran kritis dan tindakan nyata untuk memberikan kepastian jaminan hak-hak kesejahteraan sosial sebagai hak-hak dasar warga negara yang tidak boleh sedikitpun diabaikan oleh penyelenggara kekuasaan. Begitulah salah satu cara memaknai teori dan hukum konstitusi agar kian lebih maju secara substantif, bermartabat dan membumi bagi seluruh warga bangsa.

Bab Ketiga, penulis membahas secara khusus tentang  konstitusi. Secara substantif, diuraikan perkembangan konstitusi, pengertian konstitusi, klasifikasi konstitusi, sejarah perkembangan konstitusi, materi konstitusi, dan supremasi konstitusi, (hlm. 87-122) dituliskan disini bahwa Dalam perkembangannya konstitusi diklasifikasikan sesuai dengan aspek-aspeknya yaitu dipandang dari aspek bentuknya, dari proses amandemennya dari tipe pemerintahan negara, dari sistem pemerintahan, dan dipandang dari sisi bentuk negara. Pertama, dipandang dari bentuknya, konstitusi diklasifikasikan menjadi yang dikodifikasi (codified) dan tidak dikodifikasikan (uncodified) atau berbentuk dokumen  (documentary constitution) dan tidak berbentuk dokumen (non-documentary constitution), Kedua, dipandang dari proses amandemennya konstitusi diklasifikasikan kepada konstitusi flexible dan konstitusi rigid, Ketiga, klasifikasi konstitusi juga dilihat melalui tipe pemerintahan negara, apakah pemerintahan negara kesatuan (unitary) atau pemerintahan negara serikat (federal), Keempat, dipandang dari sistem pemerintahan, klasifikasi konstitusi menjadi konstitusi pemerintahan presidensiil (non parlianmentary or fixed executive) atau sistem parlementer (parliamentary executive), Kelima, dipandang dari sisi bentuk negara, konstitusi diklasifikasikan kepada konstitusi monarki (monarchial) dan konstitusi republik (republican). Analisis yang diberikan dalam tulisan buku tersebut memang tidak sedalam dan selengkap sebagaimana pernah ditulis sebelumnya dalam Disertasi Doktoral dalam Ilmu Hukum tentang perubahan konstitusi yang ditulis oleh Prof. Dr. H.R. Sri Soematri M., SH. (Universitas Padjadjaran, tahun 1978) dan Dr. Taufiqurrohman Syahuri (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2003). Namun sekali lagi, sebagai pengantar studi konstitusi, tulisan tersebut cukup memberikan gambaran awal pemikiran dan literatur soal konstitusi. Dalam bab ini  penulis memberikan analisis tentang kedudukan derajat tertinggi dalam suatu Negara dengan menelusurinya dengan dua aspek yuridis dan aspek moral . Pertama, konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi (supremasi). Dasar pertimbangan supremasi konstitusi itu adalah karena beberapa hal :

  1. konstitusi dibuat oleh lembaga Badan Pembuat Undang-Undang atau lembaga-lembaga.
  2. Konstitusi dibentuk atas nama rakyar, barasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat dan ia harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka.
  3. Dilihat dari sudut hukum yang sempit yaitu dari proses pembuatannya, konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya.

Kedua, jika konstitusi dilihat dari aspek moral landasan fundamental, maka konstitusi berada dibawahnya. Dengan kata lain, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral (hlm, 119-120). Dalam konteks hukum tata Negara darurat penulis menyoroti tentang alokasi 20% dana pendidikan dalam Pasal 31 UUD 1945.” Ketentuan tersebut tidak seharusnya tertuang dalam sebuah konstitusi, karena konstitusi hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja” (hlm.122).

Bab Keempat, penulis membahas secara khusus perbandingan konstitusi Sebenarnya, saya melihat kekhasan buku Dr. Jazim Hamidi, SH., M.H. dan Malik,S.H., M.H.ada di bagian ini, bila membandingkannya dengan buku yang menggunakan judul yang berbeda tapi subtansinya (Konstitusi) hampir sama seperti tulisan Sri Soemantri Mertosuwignyo dengan judul “Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara” (Rajawali Press, Cetakan 2, 1984), Sjahran Basah dengan judul “Hukum Tata Negara Perbandingan” (Alumni, 1994), dan ASS Tambunan dengan judul “Hukum Tata Negara Perbandingan” (Populis Publishers, 2001). Dalam bukunya Jazim Hamidi dan Malik membahas secara khusus tentang perbandingan konstitusi. Secara substantif, diuraikan istilah perbandingan, ruang lingkup, metode, konstitusi yang dibandingkan, dan hal-hal yang dibandingkan (hlm.123-166). Menurut penulis Istilah perbadingan konstitusi adalah suatu cabang ilmu hukum dengan mempergunakan metode perbandingan berusaha untuk membanding-bandingkankan satu atau beberapa aspek hukum konstitusi atas dua Negara atau lebih (hlm.127). ruang lingkup perbandingan konstitusi meliputi supremasi konstitusi, hak-hak konstitusional, serta demokrasi dan pembagian kekuasaan (hlm.128). Konstitusi yang diperbandingkan  Piagam Madinah, Konstitusi Indonesia, Konstitusi Amerika dan Rusia. Persamaannya terletak pada bentuknya yaitu tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada nama, tujuan pembentukan, tahun pembentukan dan sebutan konstitusinya (hlm 159). Penulis berpendapat bahwa Piagam Madinah juga merupakan konstitusi, hal ini sangat menarik mengingat tidak semua kalangan berpendapat demikian,namun sayangnya dalam buku ini tidak ditulis secara lengkap contoh-contoh konstitusi yang diperbandingkan, namun sekedar uraiannya saja.

Bab lima sebagai penutup, berisi kesimpulan dan pandangan penulis mengenai isi buku secara keseluruhan.

Meskipun buku Dr. Jazim Hamidi, SH., M.H. dan Malik,S.H., M.H belum banyak memberikan perspektif analisis nya, paling tidak sebagai pengantar dalam studi perbandingan hukum konstitusi akan menambah khazanah kepustakaan ketatanegaraan Satu nilai lebih buku ini, meskipun ditulis dalam topik-topik yang khusus di setiap babnya, namun benang merah diantara topik dimaksud sangat jelas terbaca, sehingga secara keseluruhan buku ini mudah untuk dipahami.

Categories: BUKU

Leave a Reply

Featured Posts

Temu Penulis

Temu Penulis Buku-buku Hukum

Buku adalah sebuah karya ilmiah sebagai hasil dari proses menalar ...

tokoh

Proposal Temu Penulis Buku Huk

Silahkan klik link di bawah ini untuk mendownload proposal Temu ...

Video Unggulan

Link