Komunitas Penulis Buku Hukum Indonesia

Menulis Buku : Melawan Lupa…!

Posted by admin On June - 25 - 2011 0 Comment

Resensi Buku : HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH

Oleh Winahyu Erwiningsih

Diterbitkan atas kerjasama :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum Program Pascasarjana

Dengan Total Media

Cetakan I, 2009

Vii + 302, 23x 16 cm

Buku dengan judul “Hak Menguasai Negara Atas Tanah”, karangan DR.Winahyu Erwininsih, SH, Mkn, merupakan buku dengan judul yang sangat menarik dan tepat serta mencakup isi yang lengkap. Menarik karena Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, orang perorangan, badan hukum dan di dalamnya termasuk pula Negara.

Fungsi dan manfaat tanah yang mengusai hajat hidup orang banyak menimbulkan rasa ingin tahu yang besar bagi para pengamat hukum, penegak hukum dan aparat pemerintahan. Sejauh mana Negara berhak atas tanah dan sejauh manakah hak mengusai tanah itu diatur, oleh sebab itu dapat dikatakan sangatlah tepat. Disini kita berhadapan dengan kepentingan orang banyak, kepentingan bersama, Negara dan bangsa.Tanah dibutuhkan juga untuk keperluan yang lebih luas lainnya. [1]

Merupakan pembahasan yang lengkap karena penelitian “Hak Menguasai Negara atas Tanah” dalam buku ini ditinjau dari berbagai aspek. Meskipun dalam Bab I Pendahuluan buku ini disebutkan bahwa fokus pembahasannya adalah pada aspek yuridis, khususnya tentang makna, substansi, dan kewenangna Negara pada tanah, namun selanjutkan dalam kerangka penulisan Bab V, aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pengaturan “Hak Menguasai Negara atas Tanah” seluruhnya telah disinggung pula.

Politiklah yang determinan atas hukum karena hukum adalah produk politik. Yang sebenarnya diperlukan adalah hubungan interdependent antara politik dan huum karena politik tanpa hukum bisa zaim sedangkan hukum tanpa kekuasaan politik bisa lumpuh.[2]

Dalam buku ini “Hak Mengusai Negara atas Tanah” mencakup didalamnya tentang landasan idiil yang termasuk di dalam uraian Bab II tentang dasar “Hak Mengusai Negara Atas Tanah” telah ada di dalam Pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung aspek tujuan hukum, sumber hukum, keadilan sosial dan memberi perlindungan hukum kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pembahasan lebih lanjut dari Bab per Bab merupakan rangkaian tinjauan penelitian secara normatif dengan eksplanatoris analistis melalui pendekatan yuridis normatif, perbandingan sejarah dan analisis data secara kualitatif khususnya data primer berupa peraturan-peraturan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia.

Konsentrasi pembahasan dalam buku ini mengenai “Hak Menguasai Negara atas Tanah”, Secara etimologis, “kekuasaan”, diartikan sebagai “kemampuan berbuat atau bertindak” (power is an ability to do or art). Sedangkan dalam kamus hukum, kekuasaan diberi pengertian sebagai “an ability on the part of person to produce a change in a given legal relation by doing a given act”

Kekuasaan merupakan kesepadanan dari wewenang. Dalam hukum, wewenang ini sah jika dijalankan menurut hukum. Secara istimewa, wewenang dimiliki oleh Negara. Sehingga, Negara berhak menuntut kepatuhan. Oleh karena itu, wewenang atau kekuasaan Negara berada dalam lingkup hukum publik. Kekuasaan berkaitan juga dengan lingkup hukum perdata, yaitu kecakapan dan kemampuan melakukan sesuatu (bekwaam dan bekvougd)

Negara sebagai pemilik kekuasaan mengemban tugas menciptakan kesejahteraan rakyat. “Hak Menguasai Negara atas Tanah“ menurut UUD 1945 adalah kewenangan yang dimiliki oleh Negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan Negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, masyarakat dan Negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan tanah.

Penekanan “Hak Menguasi Negara atas Tanah” didalam kewenangan tersebut yang berhubungan erat dengan konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Kewajiban Untuk :

  1. memanfaatkan tanah secara nyata bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
  2. melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat atas tanah
  3. mencegah segala tindakan yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak atas tanah.

Latar Belakang Penelitian

Dijelaskan pula oleh penulis bahwa di Indonesia, secara konstitusional pengaturan hukum tanah (sebagai bagian dari sumber daya alam) telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kewenangan Negara atas tanah khususnya adalah kewenangan mengatur, mengurus dan mengawasi penguasaan hak atas tanah yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Mengandung artinya bahwa Negara mempunyai kekuasaan atas seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung didalmnya sepanjang seluruhnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bumi yang dimaksud adalah Tanah. Negara Indonesia mempunyai kekuasaan atas seluruh tanah di Indonesia. Oleh DR. Winahyu Erwiningsih, SH, Mkn “Kekuasan” Negara atas tanah dijabarkan menjadi “Hak Menguasai” Negara atas tanah yang mana merupakan suatu penjabaran yang tepat dan sesuai dengan makna dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan menghasilkan Hak. Kekuasaan Negara atas tanah itulah yang akhirnya menghasilkan “Hak menguasai Negara atas Tanah” itu pula.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terdapat dua kata yang menentukan, yaitu perkataan “dikuasai” dan “dipergunakan”. Perkataan “dikuasai” sebagai dasar wewenang Negara. Negara adalah badan hukum publik yang dapat mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia biasa.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) memuat tentang :

  1. Bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia
  2. Bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional
  3. Bumi, air dan ruang angkasa pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
  4. Bumi, air dan ruang angkasa harus mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila dalam Negara hukum yang berkedaulatan rakyat
  5. Negara mengatur :
    1. peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
    2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
    3. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa
  6. Hak Menguasai Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat
  7. Negara melalui Pemerintah mengatur:
    1. hubungan hukum antara orang, masyarakat dan Negara
    2. membuat aturan untuk mengusahakan tanah secara bersama berdasarkan kerjasama dan kepentingan bersama
  8. Pemerintah diharuskan untuk membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk kepentingan Negara, peribadatan, keperluaan suci lainnya
  9. Pemerintah secara berjenjang harus berkerjasama untuk menjabarkan tugas dan fungsi kewenangan yang diembannya.

Selanjutnya tidak hanya berhenti di dalam UUPA akan tetapi ketentuan pokok dalam UUPA tersebut dijabarkan lebih lanjut lagi dalam peraturan perundang-undangan secara sistematis dan sinkron dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan untuk dapat mengatur, mengurus dan mengawasi setiap peruntukan dan persediaan tanah hubungannya dengan manusia, didasari norma-norma hukum yang baik dan benar dan ditujukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekhawatiran penulis adalah pada kurangnya pemahaman atas makna, substansi atas maksud dan tujuan “Hak Menguasai Negara atas Tanah” sehingga tidak mustahil mudah untuk disalahgunakan dan disalahtafsirkan. Negara adalah organ kekuasaan yang mandiri terlepas dari maksud dan tujuan dibentuknya. Jika demikian, maka Negara menjauhkan masyarakat dari cita-cita pembentukannya yakni masyarakat adil dan makmur yang seharusnya terjabarkan dalam setiap peraturan, kebijakan dan sikap tindaknya.

Menurut penulis pemahaman atas konsep, makna dan substansi hak menguasi Negara atas tanah sangatlah penting, khususnya untuk meluruskan kewenangan yang selama ini dalam bentuk mengatur, mengurus/mengelola dan mengawasi untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesewenang-wenangan.

Rumusan Masalah :

Selanjutnya dalam rumusan masalahnya ditinjau lebih lanjut tentang Bagaimana pelaksanaan pengaturan, pengertian, makna dan substansi “Hak Menguasai Negara atas Tanah” menurut UUD 1945, di dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana “Hak menguasai Negara atas tanah” yang ideal bagi rakyat Indonesia yang mana tujuan dari penguasaan tanah tersebut dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengkajian masalah “Hak Menguasai Negara atas Tanah” ini menurut konsep Negara hukum yang berlandaskan Asas kedaulatan rakyat.

Pembahasan

Pembahasan Bab II penulisan ini, berhubungan dengan Konsepsi “Hak Menguasai Negara atas Tanah” dan Negara Hukum dalam kerangka penyelenggaraan kekuasaan Negara, meliputi dasar “Hak Menguasai Negara atas Tanah”, Konsepsi Negara Hukum, Konsep Negara Kesejahteraan dan Konsep Negara Kesatuan dan Sistem Desentralisasi dengan berbagai pencakupan teori-teori, diantaranya :

  1. Teori Negara hukum
    1. Konsep Negara Hukum Formal

Pemerintah berdasarkan undang-udang (wetmatig bestuur), Trias politica, pengakuaan dan perlindungan hak asasi manusia.

    1. Konsep Negara Hukum Mateiil (welfare state) yang bertugas menjaga keamanan social dan menyelenggarakan kesejahteraan umum.
    2. Konsep Negara Hukum Kesejahteraan (Negara hukum modern)

UUD memberikan perlindungan sosial dan jaminan sosial, kewajiban pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat,

    1. Konsep Negara hukum dalam Islam

-          Monokrasi Islam (siyasah Diniyah),

hukum berdasarkan rasio manusia

-          Monokrasi Sekuler (siyasah aqliyah)

UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan hukum dan demokrasi sehingga setiap aspek kebijakan negara selalu mendasarkan kepada sendi-sendi hukum dan demokrasi sebagai pilar negara yang terangkai dalam suatu konstitusi.

Sependapat dengan penulis bahwa, pada dasarnya Indonesia adalah Negara hukum secara eksplisit telah dinyatakan sebagaimana dalam penjelasan UUD 1945.  Hukum yang menjadi rambu pengendali diwujudkan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Presiden.

Prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam UUD 1945 ditemukan istilah yang mengarah pada pemahaman bahwa Indonesia sebagai Negara hukum kesejahteraan. Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sementara itu, dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Menurut penulis, dari pernyataan dalam UUD 1945 tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Indonesia termasuk Negara hukum kesejahteraan, walaupun secara konsep Negara hukum bisa dibedakan dengan konsep Negara kesejahteraan.

Konsep Negara kesejahteraan memikul tanggung jawab utama, mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hubungan penguasa Negara dengan tanah tidak semata-mata terkait pada kepentingan ekonomi, namun juga berkaitan juga dengan  :

  1. Kesatuan Negara

Negara berfungsi untuk melindungi wilayah Negara,tapan tas tugas kewenangan pemerintah negera baik pusat dan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan pluralisme masyarakat hukum adat

  1. Pemenuhan kepentingan umum,

Negara bertugas sebagai perencana, pengatur dan pembangun, menciptakan kepentingan umum

  1. Hak-hak perseorangan, maka Negara bertugas mengatur dan menetapkan hak-hak atas tanah yang bersifat publik serta menjamin kelancaran hubungan-hubungan hukum  antara orang dengan orang berkaitan dengan tanah
  2. tanah sebagai fungsi kesejahteraan sosial,

Negara bertugas untuk menjamin pemenuhan kesejahteraan tersebut dengan cara mengatur dan mengawasi

  1. fungsi kesejahteraan ekonomi

Negara berhak mengatur, bertindak sebagai entrepreneur, melakukan usaha ekonomi dan melakukan pengawasan

Pelaksanaan fungsi hubungan harus mendasarkan pada tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakat dan Negara mendasarkan prinsiip keadilan sosial, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemanfaatan menuju sebesar-besar kemakmuran rakyat.

  1. Teori Demokrasi

Dalam pelaksanan demokrasi di Indonesia haruslah tetap berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara hukum berkedaulatan rakyat. Demokrasi sebagai perwujudan keinginan rakyat atas hak dalam pemanfaatan tanah demi memenuhi harkat hidup manusia

Demokrasi di Indonesia didasarkan pada :

    1. Pancasila yang mengandung asas Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan sosial dan kesejahteraan umum
    2. Menghargai hak-hak pribadi seseorang dan golongan
    3. Menghargai adanya perbedaan sosial kultur kelompok masyarakat
    4. Tunduk pada asas taat asas.
  1. Teori Kedaulatan Negara

Pada hakekatnya kedaulatan ada pada Negara. Negara menciptakan hukum. Kekuasaan tertinggi ada pada Negara. Negara menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

  1. Teori Perundang-undangan

Asas hukum dasar semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah bersumber pada Pancasila dirumuskan dalam UUD no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

  1. Konsep Desentralisasi dan Delegasi Wewenang

Dalam UUD 1945 dirumuskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, pemerintah pusat bertugas melaksanakan semua tugas pemerintahan. Delegasi wewenang melalui pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dengan mempertimbangkan pula pelaksanaan urusan, kondisi serta kemampuan daerah.

  1. Konsep Hak Menguasai Negara atas tanah

Kekuasaan Negara berada dalam lingkup hukum publik

Kekuasaan Negara atas tanah yang dipergunakan untuk umum, tanah untuk kepentingan dinas seperti bangunan perkantoran pemerintah menjadi milik Negara.

-          Pengertian Milik Negara meliputi kompetensi kemampuan memikul hak dan kewajiban

Hasil penelitian

  1. Makna dan Subtansi Hak Menguasai Negara atas Tanah

Hak Menguasai dari Negara dalam pasal 33 ayat (1) memberi wewenang untuk :

    1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
    2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
    3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang Hak menguasai dari Negara tersebut dalam Pasal 33 ayat (2) digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

  1. Pelaksanaan Wewenang Negara

Pelaksanaan wewenang Negara dalam hal pembuatan peraturan sangat kurang karena :

    1. adanya kekosongan peraturan
    2. peraturan yang ada tidak sinkron satu dengan lainnya
    3. peraturan yang ada tidak mampu mengikuti perkembangan kebutuhan
    4. tidak jeals delegasi wewenang hak menguasi Negara atas tanah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
    5. lemahnya kemauan politik pemerintah
    6. kurangnya kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bidang pertanahan.
  1. Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah

Dikatakan pula bahwa UUD 1945 yang singkat dan simple kurang memberikan makna yang jelas terhadap ketentuan hak menguasai Negara atas sumber daya alam (tanah). Pentingnya sumber daya alam bagi kesejahteraan bangsa, maka sinkronisasi peraturan, pelaksanaan tugas pengurusan serta efektifitas pengawasan merupakan 3 pilar bagi tercapainya substansi hak mengusai Negara atas tanah.

Menurut Urip Santoso, SH, MH, dari Hukum Agraria Nasional terdapat 8 asas dalam UUPA sebagai dasar pelaksanaan dari UUPA dan sengenap Peraturan Pelaksanaannya, yaitu asas kenasionalan, asas pada tingkatan tertinggi, bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, asas mengutamakan kepentingan nasional, asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, asas persamaan, asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri, dan asas penggunaan tanah secara berencana. [3]

Khususnya dalam hal “Hak menguasi Negara atas tanah” dalam sistem Negara hukum yang demokratis menurut sistem konstitusi, menurut penulis didasarkan pada Asas-asas sebagai berikut, yaitu :

  1. asas pemanfaatan tanah
  2. asas pemeliharaan tanah
  3. asas kepantasan
  4. asas keseimbangan dalam melepaskan hak atas tanah
  5. asas penghargaan terhadap hak perseorangan
  6. asas keseimbangan hak dan kewajiban
  7. asas permusyawarakatan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan pemerintah
  8. asas mendahulukan kepentingan umum
  9. asas pemanfaatan
  10. asas keadilan sosial.

Tidak kalah pentingnya dalam tinjauan aspek sejarah, Penulis dalam Pembahasan dalam Bab III, yang secara keseluruhan memberikan potret tentang  Pengertian, makna dan substansi “Hak Menguasai Negara atas Tanah” dari Pengertian, makna dan subtasi, Dasar-dasar pemikiran yang melatar belakangi, Dasar wewenang “Hak Menguasai Negara atas Tanah” di Indonesia, sejak :

1.   Sebelum Masa Penjajahan

  1. Masa pemerintahan Hindia Belanda, diantaranya masa VOC, Daendels, Raffles, Gubenur Jenderal Van der Cappellen, Van den Bosch
  2. Masa Pemerintahan Jepang
  3. Masa Kemerdekaan sampai berlakunya UUPA, pembahasan tentang sejarah pembentukan UUPA
  4. Masa Rezim Orde Baru, dan
  5. Masa Reformasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman pengertian, makna dan subtasi, dasar-dasar pemikiran yang melatar belakangi, dan dasar wewenang “Hak Menguasai Negara atas Tanah” di Indonesia, sangat penting. Beberapa Contoh kasus konflik pertanahan antara pemerintah dengan rakyat dapat pula kita jumpai dalam buku yang ditulis oleh Akhmad Safik. Pengambilan tanah rakyat secara paksa oleh pemerintah dengan dalih demi kepentingan umum sangat lazim dalam pemerintah Orde Baru.[4]

Kebijaksanaan Raffles mengenai Pertanahan yang dibahas oleh Proff. Erman Rajagukguk, SH, LL, Ph.D dalam bukunya Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup, juga membahas tentang sejarah penguasaan tanah di Jawa. [5] Sejarah Penguasaan tanah sebagai salah satu faktor tinjauan aspek sejarah yang penting.

Selain itu pula tinjauan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi “Hak Menguasai Negara atas Tanah” oleh penulis buku, di bahas dalam Bab V khususnya tentang Kedudukan dan Peran “Hak Menguasai Negara atas Tanah” dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan disertai pula masukan aspek-aspek yang mana saja yang perlu diperbaiki dalam pengaturan dan pelaksanaan Hak penguasaan Negara atas tanah di Indonesia. Aspek sosial memprediksi dan menjelaskan berbagai fenomena hukum, antara lain bagaimana suatu kasus memasuki sistem hukum, dan bagaimana penyelesainnya. [6]

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, oleh penulis disimpulkan bahwa :

  1. “Hak menguasai Negara atas tanah” didasarkan pada keseimbangan, tuntutan hak dan kewajiban masyarakat terhadap penggunaan hak atas tanah,

substansinya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

  • Hak menguasai Negara atas tanah dengan demikian merupakan hak dan kewajiban bersama perseorangan, masyarakat dan
  • Negara bukan monopoli penguasa
  1. Makna dan substansi “Hak menguasai Negara atas tanah” belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan

sehingga penyelenggara Negara (eksekutif) mengalami kesukaran untuk menjalankan fungsi kewenangan tersebut

  1. Lemahnya pelaksanaan pengaturan karena kurang adanya kemauan politik penguasa untuk melaksanakan politik agraria secara konsekuen

ditandai dengan melakukan interpretasi tunggal hak menguasai Negara atas tanah berdasarkan kepentingan politik rezim

Perlu pula ditambahakan dalam buku tersebut, bahwa pelaksanaan pengaturan dibidang politik agraria tidak hanya sekedar dari ada atau tidaknya kemauan politik dari penguasa. Akan tetapi lebih dari itu yaitu dengan memperbandingkan masukan pendapat dari Romli Atmasasmita, bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan belum menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang efektif, disebabkan oleh karena  Substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan, sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penegak hukumnya. Hal-hal tersebut disebabkan oleh karena :

  1. Substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparatur penegak hukum, sehingga memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus yang sarat dengan konflik kepentingan
  2. Ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan kepentingan Pemerintah terlalu besar melebhi kepentingan masyarakat luas seperti UU no. 11 tahun 1963 tentang substansi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyelenggara Negara, seperti undang-undang Kejaksaan (1991), undang-undang Hukum Acara Pidana (1981), dan perundang-undangan yang bersifat sektoral lain yang memungkinkan intervensi Pemerintah dalam penegakan hukum, seperti undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970). Bahkan ada peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral yang memandulkan kinerja lembaganya sendiri.
  3. Masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Faktor keempat ini memerlukan pengkajian yang sangat mendalam dan hati-hati dari pakar-pakar hukum, ilmu politik dan ilmu pemerintahan dan solusi untuk terhadap permasalahan ini tidak cukup dengan hanya menempatkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif ke dalam kerangka pemikiran atau Trias Politica semata-mata karena persoalan yang sangat strategis ini sangat menentukan nasib Indonesia sebagai negara hukum di masa depan.
  4. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum masih lemah  dimana kelemahan tersebut muncul sebagai mata rantai dari kelemahan-kelemahan di bidang pembangunan sosial, budaya dan politik yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad Republik Indoenesia berdiri.[7]

Kajian, pembahasan, kesimpulan dari penulis membawakan pencerahan baru tentang  “Hak Menguasai Negara atas Tanah” yang ideal di masa yang akan datang yaitu dengan :

  1. konsep pengaturan yang secara jelas menegaskan hubungan antar hak bangsa dan hak menguasai Negara atas tanah sehingga mampu mendudukan secara proporsional wewenang, tugas dan kewajiban negara
  2. menegaskan belakunya asas-asas dalam penggunaan hak bagi setiap pemilik hak atas tanah
  3. memberikan delegasi urusan pertanahan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan potensi serta kondisi daerah

Fungsinya adalah sebagai Pedoman bagi Negara untuk menjalankan politik hukum pertanahan nasional sehingga terhindar dari penggamangan penafsiran “Hak Menguasai Negara atas Tanah”, memberikan payung politik hukum bagi rakyat atau bangsa Indonesia guna memenuhi kebutuhan tanah sebagai modal dasar penghidupan sesuai dengan hak-haknya dan Negara dapat melakukan perencanaan yang matang terhadap kesediaan, peruntukan, pemanfaatan

Saran

Saran penulis merupakan suatu pandangan yang pada hakekatnya dapat menjadi renungan bagi para pakar hukum, pembuat peraturan dan aparat pemerintahan khususnya juga bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa perlu untuk :

  1. Diadakan perubahan UUPA yang jelas dan tegas

mencantumkan asas-asas hukum secara substantive menjadi jiwa dalam melegitimasi wewenang hak menguasai Negara atas tanah

  1. Segera dilakukan pembuatan peraturan pelaksanaan

tentang penguasaan hak-hak atas tanah baik yang dikuasai perseorangan maupun masyarakat yang mencerminkan jiwa dan semangat substansi hak menguasai Negara atas tanah

  1. Guna membantu pembuatan peraturan yang komprehensif integral perlu dibentuk lembaga konsorsium hukum agrarian di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bertanggujawab langsung kepada Presiden

Selain daripada apa yang telah disarankan oleh penulis, tidak dapat pula diabaikan bahwa pada hakekatnya, sistem pembangunan hukum nasional bertujuan mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu sistem hukum nasional.

Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap UUD 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaran kita yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum. Di samping, itu arus globalisasi yang berjalan pesat yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan antara negara dan warga negara dengan pemerintahnya. Perubahan tersebut menuntut pula adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang melandasinya.

Menjadi salah satu harapan pula, kelak dikemudian hari Program legislasi nasional (Prolegnas) dan Program legislasi daerah (Prolegda) dapat menjadi bagian dari pembangunan hukum sebagai instrumen Politik Hukum Nasional dalam perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Dengan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan Politik hukum nasional, menghasilkan produk Hukum Tanah yang membawa kemakmuran bagi masyarkat Indonesia.

Mochtar berargumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut scenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah ‘jalan’ untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakatnya, sedangkan Negara-negara tengah berkembang tidaklah demikian. Padahal harapan-harapan dan keinginan masyarakat masyarakat-masyarakat di Negara sedang berkembang akan terwujudnya perubahan-perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup sangatlah besar. Melebihi hrapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara yang telah maju.[8]

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Safik, Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cetakan I, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Erman Rajagukguk, Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup, Cetakan I,  Jakarta : Chandra Pratama, 1995

John Salindeho, Manusia, Tanah, Hak dan Hukum, Cetakan I, Jakarta : Sinar Grafika 1994

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembanguan, Cetakan I, Bandung : Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, 2006.

Mahfud MD, Hukum Tak Kunjung Tegak, Tebaran Gagasan Otentik, Cetakan I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Cetakan I, Jakarta : Republika, 2008

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Cetakan I, Bandung : CV. Mandar Maju, 2001.

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Cetakan I, Jakarta : Prenada Media, 2005.


[1] John Salindeho, Manusia, Tanah, Hak dan Hukum, Cetakan I, Jakarta : Sinar Grafika 1994, hal 35

[2] Mahfud MD, Hukum Tak Kunjung Tegak, Tebaran Gagasan Otentik, Cetakan I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 29

[3] Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Cetakan I, Jakarta : Prenada Media, 2005. hal 58

[4] Akhmad Safik, Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cetakan I, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal 37.

[5] Erman Rajagukguk, Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup, Cetakan I,  Jakarta : Chandra Pratama, 1995, hal 11.

[6] Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Cetakan I, Jakarta : Republika, 2008, hal 97.

[7] Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Cetakan I, Bandung : CV. Mandar Maju, 2001, hlm. 11

[8] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembanguan, Cetakan I, Bandung : Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, 2006, hlm. 30

Categories: BUKU

Leave a Reply

Featured Posts

Temu Penulis

Temu Penulis Buku-buku Hukum

Buku adalah sebuah karya ilmiah sebagai hasil dari proses menalar ...

tokoh

Proposal Temu Penulis Buku Huk

Silahkan klik link di bawah ini untuk mendownload proposal Temu ...

Video Unggulan

Link