Komunitas Penulis Buku Hukum Indonesia

Menulis Buku : Melawan Lupa…!

Posted by admin On June - 25 - 2011 0 Comment

RESENSI BUKU

Judul Buku                :Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yang baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang yang berkelanjutan[1]

Penulis                       : Prof. DR. Yuliandri, SH., MH

Penerbit                     : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tahun Terbit             : 2009

Halaman                    : 277 + viii

Pendahuluan

Buku yang berjudul Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang yang berkelanjutan ini membahas mengenai Bagaimana Seharusnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan bagaimana karakteristik Pembentukan Undang-undang yang berkelanjutan. Dalam buku ini terdapat 2 (dua) isu  yang sangat penting yaitu :

  1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

?  Analisis Terhadap Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

?  Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Hukum Positif

  1. Gagasan Pembentukan Undang-undang yang berkelanjutan

?    Karakteristik UU berkelanjutan

? Kritik Terhadap UU No.10 tahun 2004, kaitannya dengan pembentukan UU berkelanjutan

Latar Belakang

Pembentukan UU dewasa ini, belum memenuhi tujuan  pembuatan UU yang memiliki karakterstik yang berkelanjutan, karena tidak didukung oleh profesionalitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan UU.

Selain itu proses pembentukannya juga sangat bersifat elitis dan sarat kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sector dalam penyusunan materi pembuatan UU.

Asas-asas pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yang baik harus menjadi pedoman (directives) dalam proses pembuatan UU, mengingat fungsinya yang penting  dalam persyaratan kualiatas aturan hukum. Sehingga UU yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan (doeltreffendheid), pelaksanaan (uitvoerbaarheid) dan penegakan hukumnya (handhaafbaarheid)

Kemudian proses pembentukan UU yang  memiliki karakteristik berkelanjutan harus tunduk dan patuh pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagai asas hukum. Asas-asas  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik diwujudkan dengan adanya perencanaan didahului dengan penyusunan naskah akademik (academic draft), implementasi partisipasi public (public participation) secara optimal pada fase penyiapan dan pembahasan rancangan UU, serta antisipasi  mengenai kemungkinan pengujian UUD, melalui penyesuaian materi muatan yang harus diatur dengan UU.

Itulah yang dicoba disampaikan buku ini. Oleh Penulisnya, Prof. DR. Yuliandri, SH., MH , dan buku ini terdiri dari 4 bab yang terdiri dari Pendahuluan, Pembentukan Undang-undang, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan  Pembentukan undang-undang yang memiliki karakteristik berkelanjutan .

Upaya  untuk  mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang  baik dan  Pembentukan Undang-undang yang berkelanjutan

Salah satu keberhasilan konsolidasi Indonesia pasca runtuhnya Orde baru (orba) adalah amandemen terhadap UUD 1945. Selama Orba, UUD 1945 menjadi sebuah dokumen sacral, keramat dan tidak ditempatkan sebagai norma yang hidup. Perubahan konstitusi sebagai hukum dasar dan beragam permasalahan dalam upaya perlindungan HAM serta kecenderungan perubahan paradigma hukum Indonesia telah melahirkan perubahan mendasar pada system struktur ketatanegaraan Indonesia.

Penguatan kewenangan dan fungsi DPR menjadi salah satu bagian penting dalam perubahan system dan struktur ketatanegaraan. DPR yang sekedar menjadi lembaga bisu pada zaman orba, sekarang telah menajdi institusi yang kuat. Dalam prakteknya sekarang, meski pelaksanaan fungsi legislasi masih menjadi kerjasama antara DPR dan presiden, namun secara umum DPR menempati posisi yang lebih kuat dibanding eksekutif, karena DPR sangat menentukan dilanjutkan atau tidaknya suatu proses pembentukan UU

Dalam buku ini,  penulis mencoba untuk melihat bagaimana terjadinya pergeseran kekuasaan setelah amandemen pertama UUD 1945, yang mana telah mengubah kekuasaan membentuk UU, dari yang semula dipegang oleh presiden beralih menjadi wewenang DPR. Penataan pelaksanaan fungsi legislasi DPR ini, tentu akan memberi pengaruh terhadap kualitas pembentukan UU di Indonesia.

Berkaitan dengan proses pembentukan UU, baik sebelum maupun pasca amandemen UUD 1945, serta sebelum maupun setelah ditetapkannya UU no.10 tahun 2004, kenyataannya masih dihadapkan pada pelbagai problematic, baik secara substansial, teknis yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Menurut Yusril dalam buku ini salah satu aspek untuk melihat optimalisasi dari peran DPR, bisa dilakukan dengan mengembalikan tugas dan kewenangan DPR, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Disamping itu juga salah satu kelemahan DPR dipengaruhi oleh factor kepartaian, system pemilu dan mentalitas anggota maupun peraturan perundang-undangan tentang DPR sendiri.

Ketidak mampuan untuk melaksanakan program legislasi yang disusun bersama antara DPR dan pemerintah juga menimbulkan problematic. Ini  bisa dilihat Misalnya saja  untuk tahun 2005-2009 penyelasaian RUU yang pembahasannya dilakukan DPR, kenyataannya jauh dari yang direncanakan.

Beban dan agenda legislasi yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh DPR, secara langsung akan berpengaruh terhadap kualitas dan tujuan pengaturan yang dimuat dalam UU. Kualitas materi suatu UU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan UU.

Dalam buku ini juga penulis mengkritisi pembentukan peraturan UU yang ada sekarang, yang hanya membuat dan membuat tanpa memperhitungkan kualitas dari peraturan yang dihasilkan, selain masalah keterbatasan waktu dan biaya, mekanisme public juga harus dilembagakan.

Disamping itu perlu adanya konsep berkelanjutan, yang merupakan konsep yang sering digunakan dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan, khususnya berkait dengan isu pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam buku ini penulis menginginkan gagasan pembentukan Peraturan perundang-undangan diarahkan kepada kehidupan masyarakat, yang didalamnya mempersyaratkan adanya kepastian, konsistensi dan kepercayaan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya suatu peraturan perUU –an yang berkelanjutan pula. Penyusunan perangkat UU yang berkelanjutan harus memperhitungkan perbagai kepentingan, sehingga diharapkan mampu mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

Didalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, terdapat tahap perencanaan, persiapan, tekhnik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Keseluruhan proses tersebut harus dirangkai secara simultan, agar memiliki karakteristik berkelanjutan.

Penutup

Buku ini merupakan hasil penelitian secara akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan sebagai salah satureferensi dalam pembuatan peraturan perundanga-undangan baik terutama pembentukan undang-undang berkelanjutan.


[1] Merupakan disertasi Prof. DR. Yuliandri, SH., MH penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, yang disusun dalam rangka memperoleh gelar doktor dalam bidang Program Pascasarjana UNAIR dan telah dipertahankan dalam ujian terbuka tahun 2007

Categories: BUKU

Leave a Reply

Featured Posts

Temu Penulis

Temu Penulis Buku-buku Hukum

Buku adalah sebuah karya ilmiah sebagai hasil dari proses menalar ...

tokoh

Proposal Temu Penulis Buku Huk

Silahkan klik link di bawah ini untuk mendownload proposal Temu ...

Video Unggulan

Link