Komunitas Penulis Buku Hukum Indonesia

Menulis Buku : Melawan Lupa…!

Posted by admin On June - 25 - 2011 0 Comment

Mencari Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Judul Buku:     Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penulis:           DR. Saifudin, S.H., M.H.

Penerbit:         FH UII Press Yogyakarta, Juli  2009

Hlm:                xvi+364

Partisipasi merupakan sistem yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan  tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Pembuatan peraturan perundang-undangan, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi birokrat dan parlemen. Meskipun partisipasi masyarakat ini terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkannya akan dapat berlaku efektif di masyarakat, tetapi setidak-tidaknya langkah partisipatif yang ditempuh oleh lembaga legislatif dalam setiap pembentukan undang-undang, diharapkan dapat lebih mendorong masyarakat dalam menerima hadirnya suatu undang-undang. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan melalui perangkat UU.

Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang legislasi, dituntut untuk membuka pintu yang seluas-luasnya dalam persoalan partisipasi, apabila disepakati bahwa reformasi politik di Indonesia merupakan tahapan untuk menuju demokratisasi. Karena anggota DPR merupakan perwujudan representasi politik rakyat yang harus peka kepada aspirasi publik yang telah memilihnya.

Buku ini pada mulanya adalah Disertasi Penulis dengan judul “Proses Pembentukan Undang-Undang Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Reformasi” yang telah dipertahankan di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI Jakarta pada Juli 2009. Ide penulisan buku ini pada dasarnya adalah untuk mewacanakan adanya  demokrasi partisipatoris  dalam proses pembentukan perundang-undangan guna menghasilkan produk perundang-undangan yang responsif. Oleh karena itu,  buku ini  berisi sumbangan pemikiran berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan. Dipilihnya tema partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan ini mengingat produk perundang-undangan pada masa Orde Baru lebih merupakan proses yang top down sehingga pada gilirannya banyak produk perundang-undangan yang merugikan masyarakat namun tetap harus diterima oleh bangsa Indonesia dan berakhir pada adanya reformasi 1998. Sementara itu, pasca reformasi 1998 tuntutan proses pembentukan perundang-undangan yang partisipatif terasa meningkat seiring dengan terjadinya dinamika proses politik yang semakin demokratis. Proses pembentukan perundang-undangan di masa yang akan datang akan terus meningkat sejalan dengan tingkat kesadaran berdemokrasi dan  kompleksitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.  Oleh karena itu, penerbitan buku ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi siapa pun yang tertarik dalam proses pembentukan perundang-undangan, khususnya para perancang dan pembentuk perundang-undangan yang akan menterjemahkan kebijakan publik dalam tatanan bahasa yang normatif di tengah-tengah masyarakat yang demokratis berdasarkan atas aturan hukum.

Model-Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang pada dasarnya dapat dilakukan dalam berbagai model pilihan partisipasi sesuai dengan tingkat perkembangan politik suatu negara. Partisipasi masyarakat ini akan tergantung dari kesadaran masyarakat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk memberikan kejelasan lebih lanjut tentang pendekatan ini, menarik untuk disimak uraian penulis dalam buku ini berkaitan dengan adanya pemahaman terhadap masing-masing model partisipasi publik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Model Pertama :  Pure Representative Democracy

Dalam model partisipasi publik yang pertama ini, sifat partisipasi masyarakatnya masih “pure” atau murni. Artinya, rakyat selaku warga negara dalam suatu negara demokrasi  keterlibatannya dalam pengambilan keputusan publik dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Dalam hal ini, masyarakat hanya tinggal menerima saja apa yang akan diproduk oleh legislatur dalam pembentukan UU.

b. Model Kedua : A Basic Model of Public Participation

Dalam model yang kedua ini digambarkan bahwa rakyat telah melakukan interaksi keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya melalui pemilihan umum tetapi dalam waktu yang sama juga melakukan kontak dengan lembaga perwakilan. Meskipun demikian model partisipasi ini belum dapat dikatakan sebagai bentuk dan hakekat interaksi yang sebenarnya.

c. Model Ketiga : A Realism Model of  Public Participation

Dalam model pilihan yang ketiga ini, public participation pelaku-pelakunya cenderung dilakukan dan didominasi oleh adanya kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi lainnya yang diorganisir. Publik, selain ikut dalam pemilihan umum juga melakukan interaksi dengan lembaga perwakilan. Akan tetapi  tidak semua warga negara melakukan public participation dalam bentuk membangun kontak interaksi dengan lembaga perwakilan. Pelaku-pelaku public participation telah mengarah pada kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi lainnya yang diorganisir. Dengan demikian terdapat kecenderungan untuk memahami “public” dalam konteks yang terbatas.

d. Model Keempat : The Possible Ideal for South Africa

Model alternatif yang diperkenalkan sebagai bentuk keempat dari berbagai partisipasi masyarkat ini, merupakan perluasan dalam memasukkan tiga kelompok partisipan, yaitu : those who are organized and strong; those who are organized but weak; and those who are weak and unorganized. Dengan menerapkan model ini, pemerintah dapat mengembangkan visi strategis yang dapat ditujukan kepada ketiga kelompok tersebut secara bersama-sama. Dalam model ini, pada gilirannya memunculkan dua tambahan dimensi yaitu: a) dimensi peranan partai-partai politik dan partai mayoritas; b) dimensi hubungan perwakilan dengan eksekutif.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di berbagai negara pun juga tidak luput dari bidikan  buku ini. Dikatakan bahwa, partisipasi publik adalah suatu keniscayaan bagi suatu negara-negara demokrasi dalam rangka membangun hubungan yang harmonis antara negara dengan masyarakat sipil.  Tidak mengherankan jika pada negara-negara yang telah maju  maupun negara-negara berkembang memberikan tempat bagi adanya partisipasi publik dalam pembentukan UU meskipun melalui proses  yang berbeda. Ada negara demokrasi di mana partisipasi publik lahir sebagai suatu proses evolusi dari kematangan politik suatu bangsa, namun ada pula negara demokrasi yang sejak awal berdirinya negara secara sadar menempatkan partisipasi publik sebagai bagian dari matieri muatan konstitusinya. Contoh yang dikemukakan penulis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di berbagai negara sebagai berikut:

Jerman misalnya, sebagai negara yang telah banyak berpengalaman dalam menerapkan sistem demokrasi telah menemukan suatu proses yang mapan dalam memberikan ruang gerak bagi partisipasi publik. Artinya, dalam suatu proses politik yang telah bertahun-tahun dibangun di Jerman, partisipasi  publik merupakan suatu kekuatan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan dalam pembentukan UU. Namun, fokus utama dari kekuatan partisipasi publik di Jerman bukan pada masyarakat secara keseluruhan, melainkan terutama dilakukan oleh experts.

Demikian juga dengan negara Kanada, Partisipasi publik dalam keputusan-keputusan pemerintahan telah menjadi suatu ketentuan yang istimewa  dalam kehidupan politik di Kanada. Adanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik ini telah muncul sejak dekade tahun 60 dan 70 an. Meskipun konstitusi Kanada maupun aturan hukum pada umumnya tidak memberikan tempat bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan publik. Akan tetapi, partisipasi publik mempunyai peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan dan pembentukan hukum.

Sedangkan di Uganda  partisipasi publik lebih merupakan kewajiban konstitusional dalam melakukan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal X dari National Objectives and Directive Prinsiple yang menyatakan bahwa: “Government shall take the necessary steps to involve the people in the formulation and implementation of development plans and programmes which affect them.”

Dari ketentuan Pasal X tersebut, jelas bahwa  terdapat perintah kepada pemerintah untuk  melibatkan rakyat  dalam perumusan dan penerapan dari program-program dan rencana-rencana pembangunan yang berdampak bagi rakyat banyak. Legitimasi dari partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di Uganda ini dipertegas lagi dalam Pasal 32 (2) Konstitusi Uganda yang menyatakan  bahwa: “Every Ugandan has a right to participate in peaceful activities to influence policies of government trough civic organizatitions.” Dari ketentuan Pasal 32 (2) Konstitusi Uganda tersebut lebih mempertegas bahwa partisipasi publik adalah hak dari setiap warga negara Uganda, asalkan dilakukan secara damai melalui organisasi-organisasi kewarganegaraan.

Berbeda  dengan Afrika Selatan, sebagai suatu negara yang baru saja melewati proses menuju transformasi negara demokrasi. Bermula dari pemilihan umum  1994, Afrika Selatan menghadapi tantangan yang hebat dan tak gentar untuk melakukan transformasi parlemen dari dominasi eksekutif menuju parlemen yang menjadi pusat getaran suara rakyat. Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas, dilakukan dengan melakukan pembaharuan Konstitusi Afrika Selatan. Pembentukan Konstitusi ini didasarkan atas prinsip-prinsip dari accountability, transparancy and oppennes. Sejumlah bagian dari Konstitusi berkaitan langsung dengan public participation sedangkan sebagian yang lain secara tidak langsung mendukung interaksi publik dengan pemerintah.

Bagian-bagian terpenting dari Konstitusi Afrika Selatan yang menopang secara langsung maupun tidak langsung bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi publik adalah: a bill of rights; supremacy of the constitution; accountable, responsive and open government; public participation in the legislature; public participation in the civil service; institutions supporting democracy; relations between arms of government; relation between spheres of government; rule, procedure and public participation; and parliamentary commite. Bagian-bagian dari konstitusi ini merupakan satu kesatuan dan tak dapat dipisahkan dalam peranannya menciptakan sistem demokrasi di Afrika Selatan yang partisipatif. Akan tetapi dari bagian-bagian Konstitusi Afrika Selatan tersebut,  bagian yang secara langsung berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembentukan UU yaitu: a bill of right, public participation in the legislature, parliamentary committee, and institutions supporting democracy.

Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU di Indonesia

Melalui buku ini penulis mencoba menawarkan model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU untuk diterapkan di Indonesia. Afrika Selatan dan Indonesia termasuk dalam negara yang sedang  memasuki masa transisi dari cengkeraman otoritarian menuju negara demokrasi modern, kondisi sosial politiknya pun tidak jauh berbeda. Untuk itu, model partisipasi masyarakat yang diterapkan di Afrika Selatan dalam proses pembentukan UU di atas dapat diadopsi di Indonesia.

Pengadopsian ini didukung pula oleh kenyataan bahwa setelah reformasi 1998 proses pembentukan UU di Indonesia melibatkan Pemerintah, DPR, LSM, pakar & pengamat, kelompok profesional, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan. Pada dasarnya hal tersebut adalah suatu bentuk ideal dalam proses pembentukan UU yang partisipatif  guna melahirkan UU yang responsif.

Selain terdapat faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat dalam mewujudkan proses pembentukan UU yang partisipatif secara ideal di Indonesia.  UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)  tidak mengatur lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU. Pasal 53 UU PPP hanya mengatur hak untuk memberikan masukan  bersecara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan RUU dan rancangan Perda. Peraturan Tata Tertib DPR yang mengatur khusus masalah partisipasi masyarakat terdapat dalam Pasal 139 sampai dengan 141. Tetapi, keterlibatan partisipasi masyarakat masih belum seperti yang diinginkan. Artinya, partisipasi masyarakat masih sebatas pada didengar dalam RDPU-RDPU, dan belum memasuki wilayah pada rapat-rapat yang secara intens membahas materi RUU dalam  Komisi/PANSUS maupun Panitia Kerja. Hal ini disebabkan tidak adanya perangkat peraturan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat terlibat dan mengakses secara langsung perdebatan yang terjadi di Komisi/PANSUS maupun Panitia Kerja. Oleh karena itu, faktor penghambat ini perlu diatasi dengan membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang memadahi. Sebab, pembentukan UU yang diletakkan dalam konteks sosial masyarakat  ternyata lebih mampu mendorong terwujudnya produk  UU yang  responsif. Dengan demikian dari aspek sosiologi perundang-undangan, UU bukan sekedar keputusan politik semata dari lembaga perwakilan, tetapi lebih merupakan penataan dan endapan konflik nilai dan kepentingan yang diformulasikan oleh lembaga legislatif.

Di akhir buku ini penulis menyimpulkan bahwa, proses pembentukan UU di era reformasi dapat dilihat dalam empat aspek, yaitu: aspek kelembagaan, aspek masyarakat, aspek pengaturan dan aspek pembahasan. Adanya empat aspek tersebut, secara bersama-sama telah mendorong proses pembentukan UU di era reformasi yang melahirkan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang pada gilirannya bermuara pada demokratisasi dalam pembentukan UU. Oleh karena itu, proses pembentukan UU di era reformasi telah menghasilkan produk UU –meskipun belum sepenuhnya- yang mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.

Seiring dengan dibukanya kran demokrasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat di era reformasi dalam mengatur tatanan kehidupan ketatanegaraan, permohonan uji materiil atau judicial review undang-undang terhadap UUD 1945 ke lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Persoalan yang lepas dari ”sasaran tembak” penulis buku ini adalah, adakah korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat permohonan judicial review. Dikatakan bahwa, judicial review merupakan variabel yang dapat berperan sebagai partisipasi masyarakat pada tahap post legislative (halaman 314-315).  Pertanyaannya adalah dapatkah partisipasi masyarakat menekan laju permohonan judicial review suatu undang-undang, manakala tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ante legislative cukup tinggi? Hal ini tentunya dapat diuji melalui hipotesa yaitu, apabila tingkat  partisipasi masyarakat pada tahap ante legislative tinggi, maka permohonan judicial review suatu undang-undang akan mengalami penurunan. Tetapi, proses berdemokrasi masih panjang, bukankah begitu.

Riri Nazriyah

Categories: BUKU

Leave a Reply

Featured Posts

Temu Penulis

Temu Penulis Buku-buku Hukum

Buku adalah sebuah karya ilmiah sebagai hasil dari proses menalar ...

tokoh

Proposal Temu Penulis Buku Huk

Silahkan klik link di bawah ini untuk mendownload proposal Temu ...

Video Unggulan

Link