Komunitas Penulis Buku Hukum Indonesia

Menulis Buku : Melawan Lupa…!

Posted by admin On June - 25 - 2011 0 Comment

RESENSI

Judul: Hukum Otonomi Daerah

Penulis: Dr. Sudi Fahmi,SH.,M.Hum

Penerbit: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009

Tebal: XII +114

REALITAS PELAKSANAAN

OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Dengan adanya demokrasi, maka pelaksanaan otonomi daerah haruslah melibatkan peran serta masyarakat secara luas. Misalnya, dalam pemilihan wakil-wakil masyarakat yang akan duduk di badan legislatif  (DPRD) atau dalam pemilihan Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan Wakilnya, serta Walikota dan Wakilnya. Melalui UU No.32 Tahun 2004, peran serta masyarakat tersebut telah diakomodasi dengan pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan dengan kenyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat.

Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia adalah keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan. Jika hal ini dilihat dalam kacamata yang teoritis, dimana terdapat kewenangan daerah otonom yang lebih besar, secara otomatis, pelayanan masyarakat akan semakin terarah, lancar, akurat dan cepat. Ini terjadi, dikarenakan pemerintah daerah dikenal dapat memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya, serta lebih dekat secara kesamaan cara pandang dan budaya hidup.

Konsep otonomi daerah  tak bisa dilepaskan dari kehidupan politik dan pemerintahan pada tingkat lokal. Demokrasi akan terwujud dengan baik, apabila daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, sebagai sebuah sistem dalam bingkai negara kesatuan.

Pada sisi lain, otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, harus diingat bahwa dengan adanya otonomi daerah itu tidak berarti tugas daerah bertambah ringan. Justru dalam pelaksanaan otonomi daerah itu dituntut adanya aparatur daerah yang bersih dari korupsi (KKN) dan lebih kreatif serta mampu menangani atau mencari inovasi-inovasi baru dalam mengatasi permasalahan daerahnya. Selain aparatur pemerintah daerah, tentu saja DPRD juga harus lebih mampu melahirkan Peraturan Daerah yang berkualitas dan tepat guna dalam menangani berbagai kebutuhan masyarakat.

Ide desentralisasi ini tidak hanya didorong untuk mengurangi kekuasaan sentralistis pusat namun juga oleh adanya tuntutan dari daerah-daerah yang mempunyai variasi sifat, potensi, identitas, dan kelokalan yang berbeda-beda untuk memperoleh kewenangan yang lebih besar. Proses desentralisasi yang mulai tertata ini mengalami keruntuhan dengan masuknya Pemeritahan Militer Jepang yang bersifat fasis. Sejak saat itu, sistem kekuasaan pemerintahan menjadi tersentralisasi kembali. Munculnya Undang–Undang Dasar 1945, yang pembentukannya dipengaruhi oleh adanya keberadaan Jepang yang bersifat fasis menyebabkan warna sentralistis menjadi lebih kuat dengan bentuk Negara Kesatuan.

Baru sesudah para pemimpin negara dapat berpikir lebih jernih dan tidak dipengaruhi oleh pemerintahan Jepang yang fasis. Menyebabkan makna desentralisasi menjadi lebih memperoleh tempat yang utama terutama dengan munculnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Serikat,  yang menjadi dasar munculnya bentuk Negara Indonesia Federal. Di sini wilayah-wilayah luar Jawa menjadi mempunyai kewenangan yang lebih nyata dan besar. Makna Kebinekaan di Indonesia menjadi lebih nyata dan diakui.

Salah satu permasalahan berkaitan dengan keberadaan otnomi daerah di Indonesia adalah di seputar Peraturan Daerah (Perda) yang dipandang bermasalah berawal dari temuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bahwa ada 1.006 Perda di seluruh Indonesia yang dianggap memberatkan dunia usaha. Atas temuan tersebut Presiden akhirnya Menginstruksikan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk melihat dan memonitor pelaksanaan otonomi daerah agar tidak membebani para pengusaha di daerah. Dari temuan tersebut Depdagri melakukan kajian intensif terhadap seluruh Perda yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten dan Kota di Indo­nesia.

Terhadap permasalahan yang muncul di sekitar Perda Kontroversial di atas, MPR dalam Sidang Tahunan 1-9 No­vember 2001 telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. X/MPR/ 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, yang merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil (judicial review) terhadap semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa melalui proses peradilan kasasi sesuai Pasal 5 Tap MPR Nomor III/MPR/2000.

Kemunculan persoalan di sekitar Perda bermasalah antara lain disebabkan oleh semangat berlebihan dari Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Dengan ada otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 Daerah seolah berlomba untuk sebanyak-banyaknya membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi dae­rah. Kejadian ini mungkin berawal dari ketiadaan aturan operasional dari Pusat berupa peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, setiap Daerah menafsirkan sendiri kewenangan yang ada pada diri-nya.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar pada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, pada intinya antara lain, adanya perwujudan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini sentralistis. Kebijakan penyerahan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk lebih memberdayakan dan memandirikan daerah, baik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terimplementasikannya kebijakan otonomi daerah tersebut, memunculkan lagi tuntutan baru dari dalam daerah itu sendiri yaitu tuntutan makin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Dari aspek geografis terkadang suatu wilayah daerah, sangat jauh dari rentang kendali ibukota daerah otonom, sehingga berpengaruh pada akselerasi pelayanan. Pada dimensi yang terakhir inilah lahir tuntutan pemekaran daerah.

Setelah daerah otonom baru terbentuk sebagai implikasi dari pemekaran daerah, diharapkan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, akan dapat diwujudkan. Sebab pada dasarnya, kebijakan public dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan – tujuan tertentu yang berangkat dari masalah–masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan pemekaran daerah yang dilakukan selama ini, antara lain untuk melihat pencapaian tujuan yang ingin dicapai, meliputi peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Sebab tidak jarang terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan pemekaran daerah menjadi penting dilakukan mengingat perkembangan pembentukan daerah otonom baru saat ini sangat pesat, yang  menimbulkan implikasi kebijakan.

Adanya dampak positif dan negatif dari  proses pemekaran wilayah yang lebih menunjukkan Kebhinekaan ini memang merupakan konsekwensi logis yang akan muncul sebagai implikasi dari adanya suatu kebijakan. Persoalannya adalah bagaimana usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi sebanyak mungkin kemungkinan dampak negatif dan mendorong semaksimal mungkin munculnya dampak positif.

Dari dampak positif secara normatif adanya pemekaran daerah otonom, maka dari pendekatan lokal, akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat. Sekedar catatan, bahwa daerah otonom baru yang terbentuk  terdiri dari beberapa kecamatan, tentu dalam satu atau dua kluster yang saling berdekatan. Sehingga rentang kendali dan proses pemberian pelayanan sudah tentu akan semakin dekat dibanding pelayanan yang harus dilakukan daerah induk.

Aspek positif lainnnya, alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru (belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur), tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Alokasi belanja publik tersebut, merupakan salah satu pemicu positif pertumbuhan ekonomi daerah. Dari akses promosi jabatan di tingkat lokal tentu juga akan semakin memberikan peluang bagi pejabat daerah pemekaran, dalam mengisi jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada. Penanganan infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, saluran irigasi,  juga akan semakin intensif ditata dan dikelola, dengan segala keterbatasan dana yang dimiliki.

(Puguh Wiryawan wartawan Majalah GATRA dan Praktisi Perbukuan)

* * *

Categories: BUKU

Leave a Reply

Featured Posts

Temu Penulis

Temu Penulis Buku-buku Hukum

Buku adalah sebuah karya ilmiah sebagai hasil dari proses menalar ...

tokoh

Proposal Temu Penulis Buku Huk

Silahkan klik link di bawah ini untuk mendownload proposal Temu ...

Video Unggulan

Link